SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA AKAR-AKAR

SID Akar-Akar 18 Oktober 2016 01:12:30 WIB

 
KABUPATEN LOMBOK UTARA

 

 

PERATURAN DESA AKAR - AKAR

NOMOR: 01 TAHUN 2017

 

TENTANG

 

SUMBER- SUMBER PENDAPATAN DESA AKAR - AKAR

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AKAR – AKAR

 

 

Menimbang        :         bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan dalam rangka mendukung dan memaksimalkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Sumber – Sumber Pendapatan Desa Akar - Akar Tahun 2015.

 

Mengingat            :  1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

 

  1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539 );
  3. Undang - Undang No.26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 

  1. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  2. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

 

  1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tamabahan Lemabaran Negara Republik Indonseia Nomor 5558);

 

  1. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  2. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa;

 

                              

  1. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 01);

 

  1. 14. Peraturan Desa Akar - Akar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Akar - Akar.

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAR - AKAR

dan

KEPALA DESA AKAR - AKAR

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan       :    PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN

                                 DESA AKAR - AKAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

              Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

 

  1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
  3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara;
  4. Kecamatan adalah Kecamatan Bayan ;
  5. Camat adalah Camat Kecamatan Bayan ;
  6. Desa adalah Desa Akar - Akar, Kecamatan Bayan ;
  7. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Akar - Akar;
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Akar - Akar ;
  9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Akar - Akar ;
  10. Sumber Pendapatan Desa Akar - Akar adalah segala hasil yang dimiliki oleh desa dan merupakan kekayaan atau asset Desa Akar - Akar;
  11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis dibentuk oleh Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan ;
  12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari Desa Akar - Akar;
  13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan;
  15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama;

 

 

 

 

  1. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya;
  2. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  3. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
  4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
  5. Alih fungsi tanah kas desa adalah perubahan jenis dan/atau fungsi tanah desa tanpa merubah status kepemilikan, seperti tanah pertanian menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya, yang dimaksudkan untuk kebutuhan desa;

 

 

  1. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan peñatausahaan;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  3. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk Desa Akar - Akar, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah;
  4. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
  5. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
  6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga adalah penerimaan dana atau barang dari individu, badan usaha atau lembagai lain dari luar lembaga desa dan masyarakat desa yang tidak mengikat;
  7. Pungutan adalah semua bentuk – bentuk penerimaan yang sah dari pendapatan asli desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa Akar - Akar;
  8. Kontribusi adalah imbalan jasa dari badan usaha terhadap pemerintah desa atas pemberian ruang fasilitas kegiatan usaha;
  9. Ganti Rugi adalah penggantian biaya pengolahan tanah, kerusakan barang, dan kehilangan barang;

 

 

 

 

 

 

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

 

Bagian Pertama

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

 

Pasal 2

 

  • Sumber-Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
  1. Pendapatan Asli Desa Akar - Akar meliputi;
  2. Hasil Usaha Desa ;
  3. Hasil Kekayaan Desa ;
  4. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan gotong- royong ;
  5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah .

 

  1. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara ;
  2. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
  3. Sumbangan dari Pihak Ketiga ,dan
  4. Pinjaman Desa .

 

 

2).      Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, poin 1 adalah semua hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes LKM

 

  • Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ayat (1) pont 2 , terdiri dari :
  1. Tanah Kas Desa ;
  2. Bangunan Desa ;
  3. Obyek Wisata yang diurus oleh Desa :
  4. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
  5. Jalan Desa ;
  6. Pasar desa
  7. Hutan Kemasyarakatan atau disebut HKM
  8. Lain-lain Kekayaan Milik Desa .

 

  • Sumber Pendapatan Desa berupa pungutan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

 

  • Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan gotong-royong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) poin 3, adalah sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat ;

 

  • Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) poind 4 , terdiri dari :

NO. JENIS PUNGUTAN

NO  JENIS PUNGUTAN  BESAR PUNGUTAN
I PEMERINTAHAN  
1 Keterangan Pindah Datang Rp.-
2 Keterangan Pindah Pergi Rp. -
3 Keterangan Datang untuk Desa Rp. -
4 Keterangan Domisili Rp. -
5 Keterangan Jual Beli Tanah Rp. -
6  Pengantar Pembuatan SPPT Tanah Rp. 10.000
7 Keteranagn Sporadik,Jual Beli Tida melalui Desa Rp.-
8 Keterangan Sporadik, Persyaratan Jaminan Bank Rp. -
9 Keterangan Tanah Belum Kena PBB Rp. -
10 Keterangan Tanah Belum Bersertifikat Rp. -
11  Surat Permohonan Pengurangan PBB Rp. 25.000
12  Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Rp. 50.000
13  Surat Keterangan kepemilikan Kendaraan  Rp. 25.000
14 Keterangan Tanah Hibah Rp. -
15  Keterangan Tanah Warisan Rp. -
16 Keterangan Sewa Gadai  Rp. -
17 Keterangan Menggaraf  Rp.-
18  Biaya Penyelesaian Sengketa Tanah  
   a ) Penggugat  Rp. 100.000
  b ) Yang Digugat  Rp. 100.000
19 Silsilah Keluarga Rp. 25.000
20 Pernyataan Bagi Waris ( Soloh ) Rp. 100.000
21  Pemanfaatan Tanah Rp. 3% Nilai Kontrak
22 Ruislagh ( Tukar Guling ) Rp. 300.000
23 Kontribusi Penyewaan Tanah Kas Desa Rp. 500.000/ Tahun
24 Kontribusi Hutan Produksi Rp.50.000
25 Keterangan Pengantar KTP -
26 Keterangan Pengantar Akta Kelahiran -
27 Keterangan Pengantar Kartu Keluarga -
28 Surat Keterangan Silsilah Keluarga Rp. 10.000
29 Surat Keterangan Alias Rp. 10.000
30 Surat Keterangan Jabatan Rp. 10.000
31 Surat Keterangan Kuasa Rp. 50.000
32 Surat Izin Keluarga Rp. 25.000
33 Keterangan Pembuatan SPPT Rp. -
34 Keteranagan Bepergian Rp. -
35 Surat Permohonan Kredit Rp. 10.000
36 Surat Keterangan Beda Identitas Rp. 10.000
37 Surat Permohonan Kredit Rp. 20.000
38 Surat Keterangan Nama Rp. 10.000
39 Surat Keterangan Belum Terdaftar Di Buku Induk Penduduk Rp.10.000
   KAUR PEMBANGUNAN  
40 Surat Izin Penelitian Rp. 25.000
41 Retribusi Air Minum Rp. 6.000
42 Pungutan Pelanggan Dari PLTS Rp. 15.000
43 Keterangan Pemotongan Ternak Rp. -
44 Retribusi Pengkartuan Ternak -
45 Keterangan Pengantar Ternak.@ Ekor Rp. 25.000/Ekor
46 Pengantar Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Rp. 100.000
47 Keterangan Asal Usul Kayu Kebu ( SKAU ) Rp. -
48 Rekomendasi Izin Pembelian BBM Rp. 50.000
49 Retribusi Galian C Rp. 25.000
50 Keterangan Usaha Rp. -
51 Retribusi Tower XL Dan Indosat Rp. 500.000/ Perbulan
52 Kelompok Ekonomi Produktif Rp. 100.000
53 Keterangan profosal Rp.-
  KESEJAHTERAAN RAKYAT ( KESRA )  
54 Surat Keterangan pengangkatan Anak Rp. -
55 Surat Keterangan perwalian Rp. -
56 Surat pengantar Pengurusan Jasa Harja Rp. 100.000
57 Surat Keterangan poligami Rp. -
58 Keterangan Mode N Dalam Desa Rp. -
59 Keterangan Model N Keluan Untuk Perempuan Desa Rp. -
60 Keterangan Belum Menikah Rp. -
61 Keterangan Numpang Menikah Rp. -
62 Keterangan Nikah Rp. -
63 Keterangan Miskin Berobat Rp. -
64 Keterangan Miskin Pendidikan Rp. -
65 Ketrangan Rujuk / Cerai Rp. -
66 Biaya Aji Krama Perkawinan Luar Desa Rp. 300.000
67 Biaya Aji Krama Perkawinan Dalam Desa Rp. 150.000
68 Surat Keterangan Lain Yang Tidak Mengikat Rp. -
  TRANTIB  
69 Keterangan pengantar Kelakuan Baik Rp. -
70 Seni Drama/ Cupak Gurantang Rp. 25.000
71 Joget Rp. 100.000
72 Karaoke Rp. 100.000
73 Orkes Melayu Rp. 100.000
74 Wayang Kulit Rp. 100.000
75 Film / LCD Layar Tancep Rp. 100.000
76 Kecimol Rp. 100.000
77 Rona- Rona Rp. 5.000.000
78 Turnamen Bola Rp. 500.000
79 Retribusi Lapangan umum Desa Akar-Akar Rp. 100.000 / Kegiatan
80 Retribusi Inventaris Desa Rp. 100.000
     

 

 

 

Komentar atas SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA AKAR-AKAR

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Lokasi AKAR-AKAR

tampilkan dalam peta lebih besar